[ English version ] Pada tanggal 12 September 2006 saya mendapat kesempatan untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) Mahasiswa di IPB (Institut Pertanian Bogor). Ini adalah salah satu realisasi dari amanat Pasal 28 H Amandemen UUD 1945 yang menyebutkan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama yang berpenghasilan rendah.
Program ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 38 yang menyatakan bahwa “Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah asrama untuk mahasiswa”, sedangkan Pasal 109 menyatakan bahwa “mahasiswa memiliki hak dalam memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Sejalan dengan itu, melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional Tahun 2004-2009 menetapkan target pembangunan Rumah Baru Layak Huni besarnya 1.350.000 unit, dimana 60.000 unit diantaranya berbentuk Rusunawa dan 25.000 unit berbentuk Rusunami (Rumah Susun Sewa Milik) yang dibangun dengan pelibatan peran serta swasta.
Sejak tahun 1990, di berbagai kota Pemerintah telah melaksanakan pembangunan rumah susun sederhana dengan pola hunian disewakan, sewa beli maupun untuk dimiliki, baik yang diperuntukkan bagi mahasiswa, pekerja maupun masyarakat umum dalam bentuk peremajaan permukiman kumuh dan penyediaan asrama mahasiswa. Namun jumlah yang dapat dibangun masih sangat terbatas.
Dalam kurun waktu 1990-2005, unit rumah susun sederhana yang berhasil dibangun hanya berjumlah 25.100 unit, dimana khusus untuk tahun 2003 hingga tahun 2005, melalui APBN Ditjen Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil, APBN Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum alokasi bagi pembangunan Rusunawa bagi mahasiswa hanya sebanyak 9 Twinblok di 9 Perguruan Tinggi, atau hanya berjumlah 864 unit dari 9.151 unit yang dibangun dalam kurun waktu yang sama, termasuk yang dibangun melalui APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui APBN Tahun Anggaran 2006 Kementerian Negara Perumahan Rakyat mengalokasikan pembangunan Rusunawa sebanyak 5 twinblok, salah satu diantaranya adalah di Institut Pertanian Bogor ini. Sedangkan melalui APBN Tahun 2006 Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama dengan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum mengalokasikan sebanyak 11 twinblok.
Tentu saja kita bersama juga perlu membahas tentang dampak social yang terjadi kepada masyarakat yang bermukim disekitar kampus, sebagai akibat penyediaan Rusunawa ini, yaitu mereka yang hidup dari menyewakan rumah atau bagian rumah atau menyediakan tempat kost bagi mahasiswa/dosen/ karyawan perguruan tinggi, namun kami yakin peluang usaha bagi masyarakat masih tetap ada.
Dampak sosial lain yang mungkin timbul adalah diantara mahasiswa yang bermukim di Rusunawa dan yang bermukim diluar kampus, agar tidak terjadi ekslusivisme, mengingat Rusunawa yang telah, sedang maupun yang akan dibangun tidak akan dapat menampung seluruh mahasiswa/dosen dan karyawan, namun kami berpendapat bahwa kehidupan di rumah susun harus sudah mulai diperkenalkan sejak dini, agar kelak sesudah lulus, mahasiswa yang pernah menghuni rumah susun dapat beradaptasi dengan cepat jika sesudah lulus bekerja di kawasan perkotaan dan memperoleh hunian dalam bentuk rumah susun.
Saya mengharapkan semoga dengan diresmikannya pembangunan Rusunawa Mahasiswa di Institut Pertanian Bogor dapat berjalan lancar tidak ada halangan yang dapat menghambat berlangsungnya pembangunan Rusunawa. Akhirnya, saya mengucapkan Selamat Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB).
On 12th September 2006 I had the chance to put the first stone for the Rusunawa (For Rent Flat) building for the IPB (Bogor Agriculture Institute) students. This is one of the realization for the mandate from UUD 45, clause 28 H which declared that housing is everyone’s basic right, therefore all citizen has right to live in a good & healthy environment, especially those on low income.
This programme also inline with PP (Government Rule) number 60 on 1999 about higher education, clause 38 which declared that “Assistant Rector for Student Activities assists in social services for students, including accommodation”; while clause 109 declared that “students has right for social services according to law”.
Inline with that, through PP (President’s Rule) number 7 on 2005, about National RPJM (Mid-term Development Plan) 2004-2009 stated the target for new houses development, which is 1,350,000 units; where 60,000 of them are in Rusunawa and 25,000 of them as Rusunami (Rent To Own Flat), built with private companies partnership.
Since 1990, di many cities the government has executed inexpensive flats development. However, the number completed so far are still small. Within 1990-2005, only 25,100 unit of these inexpensive flats are built; where specifically within 2003-2005 only 9 twin-blocks were built in 9 Universities, or only 864 units out of 9,151 total built in the same timeframe.
Through 2006 National Budget, Ministry of Housing allocated funds for 5 twin-blocks, one of it is this one in IPB. And through 2006 National Budget, Ministry of Housing and Public Works Department allocated funds for 11 twin-blocks.
Of course we’ll need to discuss about the social side effects of this development to the community around the area, for example those living on the income from renting properties to students. But we’re optimist that business opportunities will still exist for them.
I hope with the initiation of this development, everything will go according to the plan with no major problems. Lastly I congratulate everyone on the development of IPB’s Rusunawa.