Yusuf Asy’ari

Barangkali karena dikejar-kejar waktu deadline, sering credo pers “covers both side”tidak bisa dicapai. Lebih parah lagi kalau datanya kurang atau tidak akurat.

Kutipan dibawah ini mungkin bisa jadi contoh betapa pers yang harusnya didukung oleh tingkat presisi yang tinggi bisa menjadi akurat. Kalau di sebuah pabrik mobil hal ini terjadi, maka bisa dibayangkan kemungkinan efeknya bagi pengguna. Oleh karena itu di pabrik mobil besar selalu ada tindakan recalling kalau terjadi kesalahan kurang akurat atau presisi yang tertinggal.

Kutipan dimaksud adalah menyangkut menteri negara perumahan rakyat, anggaplah ini koreksi atas inakurasi tersebut sekaligus hak jawab saya :

1. Di sebuah harian dalam grup Jawa Pos pernah ada liputan mengenai para menteri yang masih dipercaya melanjutkan pelaksanaan program-programnya. Nah data menteri yang lain akurat, tapi tanpa penyebutan menteri negara perumahan rakyat sebagai salah satu diantara mereka yang masih dipercaya.
2. Di harian Umum Republika tanggal 29 Juli 2007, ada liputan mengenai para menteri yang menciptakan blog sebagai salah satu cara berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Saat menyebutkan Yusuf Asy’ari, saya dikutip sebagai mantan menteri perumahan rakyat.

Saya sih tenang-tenang saja, karena pers adalah juga teman saya, asal bukan secara intentional terjadi inakurasi diatas.

Pemberantasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas kerja bangsa ini Indonesia ternyata tidak dapat diselesaikan melalui intervensi parsial. Masyarakat miskin membutuhkan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Bahkan Sebagian diantara yang termiskin membutuhkan transfer atau bantuan pendapatan secara langsung untuk bisa bertahan. Akses layanan pembiayaan kepada rumah tangga umumnya dirancang agar terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan kendali pada sumber keuangan selanjutnya akan membuka langkah peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendidikan dan berbagai bidang lain. Artinya layanan pembiayaan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan mendorong peningkatan penghidupan.

Pembiayaan mikro secara universal didefinisikan sebagai bentuk layanan pembiayaan seperti tabungan dan pinjaman, layanan pembayaran, transfer keuangan, dan asuransi untuk orang dan rumah tangga miskin. Umumnya kegiatan ini dikelola oleh tiga bentuk institusi yaitu institusi formal; seperti Bank Rakyat dan Koperasi; lembaga semi formal seperti LSM dan layanan informal seperti tukang kredit.

Secara nasional pertemuan ini diinisiasi sebagai apresiasi atas kinerja LKM selama ini dan harapan penguatan inisiatif serta potensi lembaga pembiayaan mikro sejak tahun 2006 untuk mendukung penyediaan rumah layak huni bagi seluruh keluarga Indonesia. …… deputi bidang pembiayaan dan deputi bidang perumahan swadaya……

Selanjutnya dilengkapi pula dengan lokakarya internasional untuk menjadi awal penguatan kerjasama internasional pengembangan LKM umumnya dan program pembangunan perumahan dan permukiman melalui LKM khususnya.

Kerjasama internasional di bidang perumahan dan permukiman didasarkan atas beberapa agenda antara lain agenda habitat dan MDGs, kami usulkan agar sinergi kerjasama ini difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan permukiman yang berupa perbaikan kualitas sosial – ekonomi – lingkungan perumahan dan permukiman terutama hunian dan tempat kerja MBR di perkotaan dan perdesaan. Jika Kalau dicermati lembaga internasional yang mendukung kiprah LKM dan pembangunan perumahan – permukiman selama ini, dapat kita bedakan atas lembaga yang berorientasi bisnis dan lembaga yang berorientasi karitas. Harapan kerjasama yang kami titipkan kepada anda dari kedua lembaga tersebut tentunya berbeda: Kompatibel

Kepada lembaga internasional yang berbasis bisnis seperti Bank ; kami ingin mendorong penguatan akses modal dan sinergi program sehingga LKM semakin kuat dan mampu mengakomodasikan aktivitas pembangunan perumahan dan permukiman didalam kegiatan usahanya. Yang sangat memerlukan instrumen keuangan. Dalam hal ini kami pesankan agar LKM memanfaatkan peluang yang ada dengan sangat seksama, karena setiap akses permodalan membawa risiko yang berbeda. Secara hati hati kita harus berhitung peluang yang ada serta membandingkannya dengan risiko yang harus ditanggung baik oleh LKM maupun anggota masyarakat yang akan dilayani.

Kepada lembaga internasional yang berbasis karitas dari negara tertentu atau multi lateral, kami ingin mendorong pendampingan teknis, stimulasi dan pertukaran pengalaman ditingkat global, sehingga LKM di Indonesia bisa berkembang dan siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat dimasa depan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada. Dalam hal ini kami mintakan agar LKM memanfaatkan peluang yang ada, meningkatkan kapasitas dan jejaring internasionalnya, serta pandai pandai memilih dan memahami pengalaman negara lain untuk kebaikan dan kesesuaian pelaksanaan bersama masyarakat Indonesia. Secara spesifik kami menitipkan kepada anda kita semua proses penghunian dan adaptasi sosial masyarakat serta pengembangan teknologi guna percepatan pembangunan perumahan – permukiman yang sering luput dari dorongan penunjangan sumber daya.

Umumnya masyarakat mengasosiasikan kiprah LKM dengan pembangunan perumahan swadaya, hari ini kami harapkan kepada anda kita semua kelompok nasional maupun para pendukung dari masyarakat internasional untuk mendiskusikan peluang kiprah LKM untuk pembangunan perumahan formal maupun penunjangan PSU perumahan – permukiman. Berbagai dukungan permukiman

Secara kuantitatif, LKM yang telah berkiprah dalam bidang perumahan dan permukiman secara nasional selama ini berjumlah sekitar 300 organisasi. Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, penguatan dan keberpihakan LKM lain dalam (memperjuangkan penghidupan masyarakat kecil) percepatan pembangunan perumahan – permukiman. Diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMN 2009 jumlah tersebut sudah meningkat menjadi 1000 LKM yang tersebar sesuai kebutuhan diseluruh Indonesia. Ikut secara aktif …LKM pilar penting tergabung dalam asosiasi seperti REI APERSI

Tentunya harapan tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui pertemuan ini, berbagai rangkaian kegiatan tindak lanjut perlu diidentifikasi dan disepakati sebagai langkah bersama. Dalam hal ini kami atas nama Kementrian negara Perumahan Rakyat mendukung dan menawarkan diri menjadi fasilitator khususnya dalam aspek kebijakan, perintisan dan pendampingan teknis kepada para pemangku kepentingan termasuk memfasilitasi sinergi LKM dengan Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab otonom yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

Rencana tindak lanjut tersebut kami harapkan dapat diwujudkan bersama dalam rencana tindak ditingkat nasional dan rencana tindak bersama masyarakat internasional. Dimana Indonesia siap ikut serta, dan pertemuan ini menjadi model ditingkat internasional, Salah satu elemen penting dari rencana tindak lanjut ini adalah sosialisasi kehadiran dan peran LKM kepada publik, sehingga masyarakat mudah memahami peluang dan potensi LKM serta nyaman mengakses dan memanfaatkan LKM untuk percepatan perbaikan dan pembangunan perumahannya. …… LKM semakin besar dari waktu ke waktu

Walau ini murni soal pekerjaan, saya ingin numpang memanfaatkan blog saya untuk merekam pidato saya pada pelantikan pejabat baru, mudah-mudahan anda nggak bete atau bosan, sbb:
Hari ini 12 july 2007, saya didampingi oleh seluruh pejabat eselon 1 melantik beberapa pejabat baru dilingkungan Kemenpera. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kementrian yang saya harapkan akan bekerja lebih efisien dan lebih efektif lagi pada dua setengah tahun mendatang sampai batas akhir dari masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu. Penugasan pejabat baru tentunya dikaitkan dengan upaya peningkatan kerjasama tim internal di lingkungan Kemenpera serta penguatan jejaring pemangku kepentingan pembangunan perumahan, atas dasar kesesuaian kapasitas serta kinerja yang telah ditunjukan sejak bulan September 20051
Dengan tujuan itu, maka wujud dari penataan yang dilakukan meliputi:
• Penataan organisasi dilingkungan sekertariat
• Pemindahan posisi pejabat diseluruh kedeputian
• Kenaikan jabatan dari eselon 3 ke eselon 2 yang sekaligus merangkap jabatan asal.
Ketiga langkah tersebut dilakukan dengan harapan membawa kebaikan bagi kinerja kementrian melengkapi evaluasi dan koreksi para pejabat eselon 1 atas apa yang dilakukan oleh para pembantunya di eselon 2 dan 3 dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di waktu yang akan datang.
Proses yang ditempuh telah menggunakan sistem dan mekanisme yang akuntabel. Seluruh pejabat eselon 1 secara parsial dan dalam Tim Baperjakat telah dimintakan pendapat dan saran-saran berkaitan dengan penataan kembali organisasi kementrian ini. Disamping itu berbagai masukan dari mitra kerja serta evaluasi kinerja dari setiap komponen kementrian turut dipertimbangkan. Meskipun tentu keputusan akhir secara prerogratif ada pada tangan saya selaku Menteri.

Ini kesempatan yang baik untuk saya sampaikan kepada seluruh jajaran kementrian, bahwa jabatan adalah amanah yang terkait dengan kapasitas dan kinerja, sebagaimana penugasan saya selaku menteri bukanlah suatu penugasan absolut yang melekat kepada masa tugas presiden, tetapi terkait dengan kinerja yang setiap saat bisa ditinjau kembali. Kalau diamati kapaistas SDM kementrian ini, tentunya anda semua sudah memahami kebutuhan penataan organisasi ini. Ada pejabat eselon 1, 2 dan 3 yang memasuki masa pensiun, ada juga sub organisasi yang diminta untuk tampil lebih prima dan muncul tantangan pembangunan perumahan dan permukiman baru yang menjadi tugas kita bersama. Saya usulkan agar kita semua menyikapi penataan organisasi dan rotasi jabatan ini sebagai suatu keniscayaan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja kementrian.
Selanjutnya saya akan menyampaikan pengarahan secara umum, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan langkah-langkah baru guna mencapai sasaran RPJMN dalam sisa waktu sampai dengan 2009. Langkah ini berlaku bagi diri saya, bagi jajaran eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seluruh keluarga Kementrian Negara Perumahan Rakyat.
Pertama tentang kerjasama internal; saya minta agar sejak hari ini kerjasama vertikal dan horizontal ditingkatkan, kita bangun trust diantara perseorangan dan elemen keorganisasian. Untuk itu kita harus tingkatkan komunikasi, penyebar luasan informasi dan koordinasi yang meningkatkan kualitas koordinasi.
Kedua tentang kerjasama eksternal, saya minta agar semua pihak membangun jejaring dengan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman sedemikian rupa sehingga sasaran RPJMN bidang perumahan dan tugas tambahan seperti Rusun 1000 tower dapat menjadi dan dilaksanakan sebagai program bersama. Pada saat yang sama saya minta anda membantu membangun sistem penanganan perumahan untuk masa yang akan datang.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementrian Negara perumahan rakyat ini, saya minta anda semua memperhatikan arahan ketiga yaitu kedudukan pembangunan perumahan dan permukiman dalam arah pembangunan secara nasional. Artinya mengupayakan pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari peningkatan kinerja ekonomi riil, penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang berkeadilan, tentunya langkah anda semua harus secara bertahap memperbaiki tata pemerintahan serta menerapkan prinsip good governance.

Demikianlah yang saya sampaikan, selamat kepada Saudara yang menduduki pos baru. Terima kasih dan penghargaan atas koordinasi, komunikasi dan kerjasama kita, sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian

1 Eselon II dilantik tanggal 6 September 2005, dan eselon III dilantik tanggl 13 September 2005.

Sejak sektor swasta rajin menumbuhkan corporate culture hingga sekarang dijelmakan menjadi corporate social responsibility, instansi pemerintah seolah terus jauh dari idiom-idiom korporasi. Padahal banyak sekali budaya private corporation yang bisa diserap oleh sector pemerintahan.Mulai dari profesionalisme kinerja sampai entrepreneurship kepala daerah. Meskipun di sector swasta banyak juga terjadi penyimpangan, tapi jika kita memperbandingkan biasanya sector swasta berhasil membentuk etos kerja yang lebih dari sector pemerintah. Makanya sering didengungkan reformasi birokrasi pemerintahan. Nampaknya hal itu yang mendorong pemerintah membuah UU Administrasi Pemerintah.

UU ini dengan segala jabarannya dalam peraturan pelaksanaannya kelak diharapkan
dapat menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Birokrasi pemerintahan jelas harus berubah karena pemerintah saat bersamaan juga menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang pembatasan kewenangan diskresi , PP tata cara pengajuan keberatan masyarakat dan PP standard operating procedure (SOP) pembuatan SK.

Khusus di sector perumahan dan permukiman apakah sudah bersiap untuk berubah. Memang walau penyediaan papan merupakan hak dasar rakyat dan merefleksikan kebijakan pro poor, namun secara anggaran belumlah mencerminkan hal itu. Kecil sekali, tahun 2007 dan rencana anggaran yang disetujui tidak sampai 1 trilyun rupiah. Padahal Negara kecil seperti singapura saja, penyediaan rumah merupakan satu-satunya kewajiban penting yang mengikat antara rakyat dan pemerintahannya.Janji-janji di bidang ini senantiasa diperbaiki sebagai balasan atas dukungan politik.

Lalu apakah dengan anggaran yang demikian kecil dan dihasilkan oleh suatu proses politik, jajaran menpera harus lesu darah? Tentu tidak. Inilah tantangannya.

Peningkatan kapasitas SDM Perumahan dan Permukiman bertujuan menyiapkan program yang menjamin partisipasi penuh SDM nasional dalam pencapaian visi kementerian. Diantara strateginya adalah : peningkatan kapasitas, peningkatan ketersediaan tenaga baik melalui optimalisasi, program maupun outsourcing, serta pengembangan jejaring dengan eksternal pemerintah atau non pemerintah.

Sedangkan peningkatan kapasitas dilakukan antara lain dengan pemberian pengetahuan dan ketrampilan khusus, pemberian pengetahuan dan ketrampilan dasar, peningkatan good governance serta akses yang cukup untuk peluang implementasi.

Maju terus kementerian Negara perumahan rakyat.

Mohon maaf untuk berbagai tanggapan yang belum saya respon. Kadang-kadang saya ingin mendahulukan menulis sharing pengalaman di kantor atau pekerjaan saya.

Kemarin Biro Umum di kantor saya menyelenggarakan workshop “alternatif pengadaan tanah bagi pembangunan rusunami” di sebuah hotel di Jakarta. Penyaji maupun peserta yang hadir terdiri dari kalangan internal Menpera dan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian BUMN dan Depkeu.

Menurut laporan seorang staf saya, Pak Enggartiasto, pengusaha properti berpengalaman dalam hitungan dekade, menyampaikan complimentnya bahwa pembangunan 1000 tower rusuna harus didukung sepenuhnya oleh intansi terkait. ” Kita nggak bisa membiarkan menpera kepontal pantil sendiri, tubruk sana-tubruk sini”. Kalau nggak didukung penuh pembangunan 1000 tower akan gagal.

Pak Enggar mencontohkan bagaimana ia mengalami hambatan dalam memperoleh perijinan di daerah. Rasa frustasinya menghadapi perda yang menghambat. Sebagai contoh di Jakarta misalnya perijinan untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap saja dikenakan biaya rp. 1 juta/m2. Yang lainnya adalah pembatasan KLB hanya 8 lantai, dengan perkecualian lebih dari ketinggian itu akan dikenakan denda/retribusi. “Seharusnya kan boleh atau tidak boleh, gitu saja, jadi tidak menyederhanakan berbagai permasalahan terkait”

Begitulah Pak Enggar, memang masih banyak masalah terkait pembangunan 1000 tower rusuna.