Lagu lawas yang masih didendangkan oleh aparat Kemenpera adalah bantuan langsung masyarakat (APBN) yang digulirkan. Alasannya cukup klasik dan meyakinkan, demi pemeratan, agar anggota kelompok - utawa yang biasa dibilang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) – atau KSM lainnya bisa mendapatkan jatah rumah. Dogma plus paradigma ini memang tidak salah 100% dan tidak mengandung unsur benar 100%.
Rumah sebagai hak dasar manusia untuk bisa hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dst. Sisi sebelahnya, rumah bisa jadi komoditas. Secara hakiki rumah adalah barang konsumtif. Masyarakat atau keluarga berpenghasilan tak sebanding dengan Upah Minimum Provinsi, kalau mendapat bantuan dana dengan catatan harus digulirkan mungkin kurang tepat. Uang bisa habis dipakai dan kurang untuk membangun rumah. Artinya, rumah bukan sebagai barang produktif. Walau bisa bahwa semua dimulai dari rumah. Rumah sebagai tempat usaha atau dengan rumah layak huni maka harkat, derajat, martabat penghuninya bisa naik peringkat.
Pak Menteri,
Dilema bergulir memang harus dipastikan atau ditegaskan manfaatnya. Kalau menimbulkan masalah, lebih baik ………

Saya berasal dari kabupaten Purbalingga, tapi sekarang sudah menjadi “warga negara” Tangerang. Saya baru tahu bahwa Bupati Purbalingga menyalurkan KPR untuk pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya. Wah, ini sih bisa dijadikan contoh untuk kabupaten yang lain sehingga mereka tidak tergantung pada pemerintah pusat. Bukan begitu, pak?