Yusuf Asy’ari

24 April 2007 lalu, bersama rombongan Kapolri, saya ke Palembang dengan pesawat khusus Kapolri yang berbaling-baling (bukan Jet). Tujuan utama adalah Talang Kelapa, suatu Kawasan Siap Bangun (KASIBA) yang sudah diresmikan tahun lalu. Jenderal Polisi Sutanto meresmikan 200 unit rumah sederhana (RSH) tahap pertama dari 500 unit yang direncanakan. RSH tersebut disubsidi lewat Kantor Kementerian Perumahan Rakyat besertai Polri. Kapolri memang sedang giat membangun rumah-rumah untuk para anggota Polri dan juga PNS dilingkungan Polri. Kapolri memerintahkan kepada para kapolda agar mendorong pembangunan rumah sederhana. Agar nantinya anggota Polri mempunyai rumah sendiri yang layak huni, sehingga tidak bingung lagi bila datang saatnya pensiun.
Di Palembang saya ditemani pak Gubernur Sumsel sempat berjumpa dengan pemda kota yang di pimpin wakil Walikota dan Kepala Bappeda. Pertemuan itu digunakan untuk sosialisasi rumah susun sederhana. Pemda Propionsi Sumsel dalam waktu dekat akan menyusun Tim Pelaksana Daerah rencana pembangunan rusuna di Palembang dan segera akan ke Jakarta untuk mendiskusikannya dengan teman-teman dari Menpera.
Para investor dan pengembang yang berminat membangun rusuna di Palembang dapat segera berkomunikasi dengan pemda baik provinsi Sumatra Selatan maupun Pemda Kota Palembang. Silakan!
(Jakarta, 5 Mei 2007).

Ada yang khas di Banjarnegara dan Purbalingga. Disini Bupati-bupati telah tekun menyalurkan KPR untuk pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya. Berbeda dengan perumahan formal yang ada di satu hamparan, rumah-rumah swadaya bisa berserakan diberbagai desa, sesuai dengan keluarga yang membutuhkan. Penda Kabupaten juga merangkul Baitul Mal wat Tamwil (BMT) untuk menyalurkan kredit mikro perumahan untuk pendirian dan perbaikan rumah sederhana.
Bupati Purbalingga melaporkan bahwa dalam lima tahun, dia bisa memperbaiki dan membangunkan rumah untuk rakyat miskinnya sebanyak 5.823 unit rumah. Itu berarti rata-rata satu tahun sekitar 1.600 unit. Luar biasa untuk ukuran perumahan swadaya.
Apabila seluruh kabupaten/kota di Indonesia mempunyai program yang sama dengan kabupaten Purbalingga, maka produksi rumah swadaya di Indonesia akan mencapai 440 X 1.600 unit = 704.000 unit. Bila ditambah dengan rumah bencana dan produksi rumah-rumah formal dari pengembang REI dan APERSI, maka angka satu juta setahun bukan mustahil.
Perumahan swadaya bukan monopoli kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga saja, di Kota Pekalongan dan kabupaten Enrekang (Sulawesi) juga ada program swadaya. Barangkali ada juga di tempat-tempat lainnya.
Nah, mari saudara2 yang sedang mendapat amanah di pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, kita ramai2 menyusun program termasuk APBD nya untuk membangun dan memperbaiki rumah bagi rakyat miskin kita.
(Jakarta, 5 Mei 2007).

DRAMA RESHUFFLE KABINET, AKHIRNYA…….
Setelah berbulan-bulan dijejali wacana reshuffle kabinet. Pernyataan dan sanggahan silih berganti dimuat mass-media terutama di Jakarta. Sementara komentar para ”pakar”berseliweran yang kadang membingungkan pembacanya.

Konon wacana itu sempat mempengaruhi semangat kerja sebagian kementerian ataupun departemen, karena mengira menterinya bakal diganti. Lebih seru lagi kalau ada diantara mereka yang juga berminat menggantikan menterinya. Semua lobby dicoba, wacana digodog dan didiskusikan secara terbatas.

Situasi ini berakhir hari Ahad tanggal 6 Mei 2007, hari ini. Hampir seluruh menteri sudah dipanggil oleh Presiden, sehingga jelas siapa yang kena reshuffle dan siapa yang tidak. Wajar kalau ada yang gembira dan ada yang sedih. Masalahnya, waktu para menteri menandatangani kontrak politik diakhir tahun 2004 yang lalu, sudah jelas bahwa hak untuk mengganti ataupun mencopot jabatan itu ada pada presiden. Tapi, yaaah, namanya manusia,bisa saja jadi upa kontrak politiknya itu.

Presiden memutuskan bahwa Menteri Negara Perumahan Rakyat tak diganti. Setelah mengevaluasi Presiden menekankan bahwa program kementerian perumahan rakyat sudah on the right track, tinggal menambah kenceng implementasinya serta semakin kuat mengkoordinasikannya dengan para gubernur dan bupati /walikota,NGO atau LSM termasuk program rumah susun di kawasan perkotaan dengan dukungan investor swasta dan sektor perbankan
Semoga tidak ada yang merasa sedih ataupun duka ataupun mengurangi semangat kerja para staf Menpera.
(Jakarta, 6 Mei 2007).