[ English version ] Jumlah daerah kumuh perkotaan Indonesia naik dengan cepat, dari 47.500 hektar di tahun 2004 menjadi 54.000 hektar di tahun 2006, demikian Menteri Negara Perumahan Rakyat Mohammad Yusuf Asy’ari. Kondisi memprihatinkan ini terjadi berbarengan dengan tumbuhnya jumlah penduduk perkotaan secara signifikan, dari 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari seluruh jumlah penduduk di tahun 1980, menjadi 55,4 juta jiwa atau 30,9 persen dari seluruh jumlah penduduk di tahun 1990. Mengutip data Population Research Center, Yusuf menggambarkan bahwa jumlah penduduk perkotaan atau urban dwellers akan mencapai jumlah 74 juta jiwa atau 37 persen dari total penduduk di tahun 2015.

“Kondisi ini (menimbulkan) tekanan yang sangat kuat terhadap kualitas lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, penyediaan lapangan kerja dan kemampuan pemerintah mengatasi permasalahan lintas sektoral dan lintas wilayah administratif,” demikian Yusuf dalam sambutannya saat membuka Kawasan Siap Bangun (Kasiba) di Alalak Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pagi ini.

Permasalahan menjadi lebih komplek mengingat cepatnya perubahan lahan produktif menjadi berbagai keperluan non-agrikultur seperti industri, permukiman, prasarana umum dan sebagainya. Dalam 10 tahun terakhir ini di Pulau Jawa saja sudah terjadi konversi lahan pertanian produktif antara 40.000 sampai 100.000 hektar per tahun. Secara keseluruhan, alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya seperti pertanian, perumahan dan sebagainya mencapai 50.000 hektar per tahun.

“Kecenderungan tersebut, suka atau tidak suka, sangat mempengaruhi kebijakan nasional bidang perumahan dan permukiman. Agar pembangunan perumahan dapat menyentuh hajat hidup rakyat dan mampu memecahkan masalah secara mendasar, bukan sekedar simptomatik, maka kondisi lingkungan strategis tersebut harus disikapi dan dijadikan pertimbangan dalam membangun perumahan dan permukiman secara keseluruhan,” demikian Yusuf.

Daerah kumuh, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pegawai negeri sipil dan anggota TNI dan Polri adalah beberapa saja dari fokus penting program kantor Menpera. Berbagai upaya memberikan perumahan layak bagi kelompok-kelompok masyarakat ini, yang menjadi amanah bagi pemerintah, masih kerap terhambat karena berbagai kesulitan. Termasuk di dalam kesulitan ini adalah keterbatasan anggaran, baik APBN maupun APBD, masih kurangnya subsidi maupun tingginya biaya tambahan yang disebabkan pengurusan berbagai perijinan. Dukungan lain seperti PLN, di beberapa tempat juga masih dirasakan belum memadai sehingga ada sejumlah kawasan perumahan yang siap dihuni namun tidak diminati karena ketiadaan listrik.
“Ini menjadi amanah bagi kita semua, karena kalau untuk orang kaya, biar diserahkan kepada pasar. Sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah, kadang-kadang untuk mengumpulkan uang muka saja tidak mampu,” demikian Yusuf dalam pertemuan siang harinya dengan berbagai di pihak di rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan.

Hingga akhir Mei 2006, tercatat sekitar 86 lokasi Kasiba yang sudah ditetapkan di berbagai kabupaten di Indonesia. Khusus di Alalak Utara, Banjarmasin, ditetapkan tahun ini sebanyak 52 hektar dan direncanakan akan dibangun 3.100 rumah di atasnya. Sampai hari ini sudah dibangun 900 unit rumah, yang dikembangkan oleh pengembang anggota REI.

Kantor Menpera memberikan bantuan stimulan fisik ­ misalnya berupa ruas jalan primer ­di tujuh lokasi Kasiba pada tahun 2006 ini yakni Kota Bontang, Kota Pare-pare, Banjarmasin, Palembang, Bone Bolango, Kab. Buton dan Kab. Ogan Komering Ilir.

“Inilah wujud komitmen pemerintah, dalam hal ini Kantor Menpera, untuk bersama dengan daerah membangun wilayah Nusantara ini,” demikian Yusuf.


Total slums area in cities in Indonesia has increased significantly, from 47,500 acres in 2004 up to 54,000 acres in 2006, stated Minister of People’s Housing Mohammad Yusuf Asy’ari. This sad situation happened along the explosive growth of city dwellers, from 32.8 million people or 22.3 percent of total population in 1980, into 55.4 million people or 30.9 percent of total population in 1990. Quoting Population Research Center’s data, Yusuf explained that total population of city dwellers will reach 74 million people or 37 percent of total population in 2015.

“This situation put very heavy pressure on environment quality, city infrastructure, job availability, housing, public facilities, and government’s ability to handle cross border problems:, said Yusuf in his opening speech when opening Ready To Build area (Kasiba - Kawasan Siap Bangun) in North Alalak, Banjarmasin, South Borneo this morning.

The problem become more complex if we take into account of the conversion rate of productive areas into non-agriculture areas; such as industry, housing, public facilities, and others. In the last 10 years, in Java island alone, there have been conversions of productive soil for other purposes reaching 40,000 up to 100,000 acres per year. As a whole, conversion of reservation area into production area such as for farming, housing, and so on reached 50,000 acres per year.

“This tendency, whether we like it or not, very heavily influenced national policies on housing. To ensure that housing development will fulfill people’s needs and solve fundamental problems, not just symptomatically, then this strategic situation must be taken care of and made as the consideration in building the housing solutions as a whole”, said Yusuf.

Slum areas, housing for low-income families, civil servants, and military & Police force are just a few important issues that Housing Department’s is focusing on. A lot of efforts on providing suitable housing for this groups, which is the responsibility of the government, still not going smoothly due to problems. Including are budget limitations, whether its local or central, lack of subsidy or high additional cost in relation to various bureaucracies. Other support, such as electricity, in a few places are also felt as inadequate; causing a few ready-to-use residential areas to be avoided by people.
“These are all our responsibility, for the rich, let the market sort it out. But for the low-income group, sometimes they are unable just to pay the down payment”, said Yusuf in the afternoon meeting with other parties in the South Borneo Governor’s house.

Up to May 2006, there are 86 Kasiba locations set on various places in Indonesia. For North Alalak, Banjarmasin, 52 acres has been allocated for Kasiba and it’s planned to build 3,100 houses on it. Until today there have been 900 houses finished, which were build by member of REI (Indonesian Real Estate association).

Housing Department gave support in form of physical stimulant - such as primary roads; on 7 Kasiba locations in this year; located in Bontang city, Pare-pare city, Banjarmasin, Palembang, Bone Bolango, Buton, and Ogan Komering Ilir.

“These are part of the realization of government’s promises, in this case Housing Department’s, for us together to build this part of the country”, said Yusuf.